a. Komponen Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery )
NO
KOMPONEN
URAIAN
1
Persyaratan
SEKOLAH NEGERI
Surat permohonan : dibuat oleh satuan paud dan ditandatangani oleh kepala satuan paud;
R10 : berkas wajib ditandatangani oleh kepala satuan paud;
Form PTK
Sk pengangkatan : berisi tentang pengangkatan pegawai sebagai asn;
Ijazah terakhir
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan
SEKOLAH SWASTA
Surat permohonan : dibuat oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
R10 : berkas wajib ditandatangani oleh pengawas/penilik masing-masing wilayah;
Form PTK
Sk pengangkatan : berisi tentangpengangkatan pegawai sebagai gty/pty penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
Sk penugasan : berisi tentang penugasan pegawai diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
Sk perpanjangan : berisi tentang perpanjangan masa tugas ptk (jika di sk penugasan tercantum tanggal selesai tugas/tst) penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
Skpbm : sk tentang pembagian tugas mengajar guru/pendidik di kelas, diterbitkan oleh satuan pendidikan ;
Ijazah terakhir
Kartu Keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan"
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Data diajukan langsung ke Dinas DIKPORA untuk Sekolah Negeri dan untuk Sekolah Swasta melalui akun yayasan pada laman verval PTK
Berkas (Hardcopy) diserahkan ke dinas untuk Verifikasi
Tarik data pada laman dapodik
Setelah data masuk , lakukan sinkronisasi Dapodik
3
Waktu Penyelesaian Layanan
1 hari sejak pemohon menyerahkan dokumen persyaratan
4
Biaya/Tarif
Rp. 0,-
5
Produk Layanan
Data Besaran TPG PTK yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang sudah berubah
Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah
Peraturan Sekretaris Jendral Kemendikbud Ristek Dikti Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi , Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Non PNS
Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi , Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
2
Sarana dan Prasarana/ Fasilitas
Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik , Ruang tunggu, Meja dan kursi, Komputer,Printer, Instrumen asesmen, dan Alat Tulis Kantor
3
Kompetensi Pelaksana
1. Memahami alur dan prosedur pelayanan 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Menguasai teknologi informasi 4. Memiliki etika yang baik dalam pelayanan
4
Pengawasan Internal
Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Fungsional yang mendapat penugasan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo
5
Jumlah Pelaksana
Minimal 1 (satu) orang petugas yang berkompeten
6
Jaminan Pelayanan
Pelayanan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
7
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Keamanan data pemohon dan bebas dari pungutan
8
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi dengan atasan secara berkala