Layanan Perubahan Besaran TPG PAUD

"SEKOLAH NEGERI

1.  Surat permohonan : dibuat oleh satuan paud dan ditandatangani oleh kepala satuan paud;
2.  R10 : berkas wajib ditandatangani oleh kepala satuan paud;
3. Form ptk 
4. Sk pengangkatan : berisi tentang pengangkatan pegawai sebagai asn;
5. Ijazah terahir 
6. Kartu keluarga (KK)
7. Kartu tanda penduduk (KTP) 
8. Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
9. Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan

SEKOLAH SWASTA

1. Surat permohonan : dibuat oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
2. R10 : berkas wajib ditandatangani oleh pengawas/penilik masing-masing wilayah;
3. Form ptk 
4. Sk pengangkatan : berisi tentangpengangkatan pegawai sebagai gty/pty penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
5. Sk penugasan : berisi tentang penugasan pegawai diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
6. Sk perpanjangan : berisi tentang perpanjangan masa tugas ptk (jika di sk penugasan tercantum tanggal selesai tugas/tst) penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
7. Skpbm : sk tentang pembagian tugas mengajar guru/pendidik di kelas, diterbitkan oleh satuan pendidikan ;
8. Ijazah terahir 
9. Kartu keluarga (KK)
10. Kartu tanda penduduk (KTP) 
11. Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
12. Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan" 
     

1. Data diajukan langsung ke DInas DIKPORA untuk Sekolah Negeri dan untuk Sekolah Swasta melalui akun yayasan pada laman verval PTK
2. Berkas (Hardcopy) diserahkan ke dinas untuk Verifikasi
3. Tarik data pada laman dapodik
4. Setelah data masuk , lakukan sinkronisasi Dapodik

1. Melalui kotak aduan
2. Website : https://dikpora.wonosobokab.go.id
3. Email : dikpora@wonosobokab.go.id   atau dikpora@gmail.com
4. Telepon : (0286) 321078
5. IG : @disdikpora

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 
2. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru. 
3. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 
4. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permendikbud No 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik 
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 
6. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 
7. Peraturan Sekretaris Jendral Kemendikbud Ristek Dikti Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi , Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Non PNS 
8. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi , Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota