Dinas Dikpora sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan dengan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tinggi oleh Ombudsman RI

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo bersama 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah lain mendapatkan penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan dengan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Ombudsman RI Kualitas Tinggi)

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta/ perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik.

Pemberian penghargaan tersebut diberikan pada acara Refleksi Tahun ke-3 Afif-Albar, pada Rabu 27 Desember 2023 di Pendopo Bupati Wonosobo. Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat S.Ag pada acara tersebut menyampaikan bahwa “Tahun 2024 mendatang mari kita lakukan percepatan-percepatan pada berbagai bidang, apa yang menjadi pokok fungsi dan tanggungjawab untuk dapat diselesaikan”

Penghargaan yang diperoleh Dinas Dikpora mengenai Standar pelayanan publik memperoleh skor 86,17. Standar pelayanan publik merupakan ukuran baku yang wajib disediakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai bentuk pemenuhan asas-asas transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut secara tegas dibunyikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif dalam jangka panjang serta mengakibatkan efek domino yang juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
Melalui mandat Undang-Undang, Ombudsman berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan tersebut setiap tahun Ombudsman Republik Indonesia melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.

#dikporawonosobo #wonosobo #pelayananpublik #ombudsmanri