Layanan Input data Guru dan Tenaga Kependidikan Baru
Senin, 27 Juli 2026
1. Layanan Input Data Guru dan Tenaga Kependidikan Baru
a. Komponen Penyampaian Pelayanan ( Service Delivery )
NO
KOMPONEN
URAIAN
1
Persyaratan
Sekolah negeri
Surat permohonan : dibuat oleh satuan pendidikan PAUD/SD/SMP dan ditandatangani oleh kepala satuan PAUD/SD/SMP;
R10 : berkas wajib ditandatangani oleh kepala sekolah sd/smp;
Form ptk
Sk pengangkatan : berisi tentang pengangkatan pegawai sebagai asn;
Ijazah terahir
Kartu keluarga (KK)
Kartu tanda penduduk (KTP)
Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan
Sekolah swasta
Surat permohonan : dibuat oleh satuan pendidikan dan ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
R10 : berkas wajib ditandatangani oleh pengawas masing-masing wilayah;
Form PTK
SK pengangkatan : berisi tentangpengangkatan pegawai sebagai gty/pty penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
SK penugasan : berisi tentang penugasan pegawai diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
SK perpanjangan : berisi tentang perpanjangan masa tugas ptk (jika di sk penugasan tercantum tanggal selesai tugas/tst) penyelenggara pendidikan (yayasan atau lainnya);
SKPBM : SK tentang pembagian tugas mengajar guru/pendidik di kelas, diterbitkan oleh satuan pendidikan ;
Ijazah terahir
Kartu keluarga (KK)
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Berkas dijilid dan dimasukan ke dalam snelhecter
Semua berkas di fotocopy dan dilegalisir kecuali surat permohonan
2
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Data diajukan langsung ke DInas DIKPORA untuk Sekolah Negeri dan untuk Sekolah Swasta melalui akun yayasan pada laman verval PTK
Berkas (Hardcopy) diserahkan ke dinas untuk Verifikasi
Tarik data pada laman dapodik
Setelah data masuk , lakukan sinkronisasi Dapodik
3
Waktu Penyelesaian Layanan
1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap
4
Biaya/Tarif
Rp. 0,-
5
Produk Layanan
Data PTK yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
2
Sarana dan Prasarana/ Fasilitas
Ruang pelayanan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik , Ruang tunggu, Meja dan kursi, Komputer,Printer, Instrumen asesmen, dan Alat Tulis Kantor
3
Kompetensi Pelaksana
Memahami regulasi, Mampu berkomunikasi dengan baik
4
Pengawasan Internal
5
Jumlah Pelaksana
6
Jaminan Pelayanan
Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Struktural sesuai dengan Tupoksi
7
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Minimal 2 (Dua) orang yang kompeten
8
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Data PTK yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
Kerahasiaan data pemohon, Bebas dari pungutan liar
Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi dengan atasan secara berkala