Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik
2
Sarana dan Prasarana/ Fasilitas
Ruang konsultasi dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik Prasarana/Fasilitas
Meja dan kursi
Komputer
Printer dengan fitur fotokopi
Jaringan Internet
3
Kompetensi Pelaksana
Pegawai yang memiliki pengetahuan sesuai perundang-undangan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjanya
Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan
Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4
Pengawasan Internal
Pengawasan berjenjang oleh Pejabat Administrasi hingga Pejabat Pimpinan Tinggi terkait secara berkelanjutan
Pengawasan melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah
5
Jumlah Pelaksana
Minimal 1 (satu) orang pegawai yang berkompeten
6
Jaminan Pelayanan
Konsultasi diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan
Konsultasi diberikan oleh Petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
7
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara Pelayanan
8
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Pelaksanaan perbaikan survei kepuasan untuk dan peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan